POLITIK selalu punya kejutan. Pada setiap periode muncul fenomena baru. Ada kejutan perebutan kekuasaan dengan jalan meraih kemenangan demokratis melalui tertib pemilu sebab dinilai mengayomi semacam SBY pada 2004 atau Jokowi 2014?

Namun tak jarang, lahir kejutan politik kekuasaan melalui kudeta atau pemberontakan yang berdarah- darah. Jika menilik dari teori kudeta Samuel P. Huntington, diidentifikasi menjadi tiga yakni, kudeta sempalan, kudeta wali dan kudeta veto. Sayangnya, merebut kekuasaan dengan kudeta, selalu menemukan jalan buntu yang akhirnya tak ada perbaikan. Fakta reformasi pun, pada akhirnya sakadar melahirkan stigma, mendaur ulang kepemimpinan korup dan tanpa hasil yang dianggap warisan Orde Baru?

Mungkin, bagi kultur "politik uang" yang semakin menggila di Lampung masih berlaku juga pada Pilkada 2015 nanti, tanpa modal finansial jika ada yang mendeklarasikan diri maju, bisa jadi dianggap kegilaan politik. Setiap yang melawan kelaziman, pasti disebut "gila". Sebab padanan makna kudeta-kudeta itu, tak bisa dikorelasikan dalam Pilkada. Artinya, calon gila. Bukan calon yang "pemberontak" atau yang berusaha mengkudeta.

Persoalannya, bukankah Nabi Muhammad SAW pun pernah disebut majnun (gila)?

Teori sederhana untuk melawan materi adalam immatrial. Artinya, ketika banyak politik uang, satu-satunya yang bisa mengalahkan adalah politik ideologi. Bisa jadi, Pilkada nanti akan ada perubahan mendasar, jengah akan glembuk serta manipulasi, masyarakat merumuskan antitesis sendiri dengan perlawanan mengejutkan, berani tidak memilih yang memberi uang. Bukankah semua kejutan politik penuh kemungkinan dus keniscayaan?

Sayangnya, semua kajian yang mengulas bahaya politik uang dalam mobilisasi Pilkada, belum populer. Justru ada kesan pemilih semakin permisif, ikut menumbuh suburkan transaksi jual beli suara itu. Padalah ada kajian Schaffer dalam Winardi (2009) terkait bahaya politik uang yaitu, politisi yang terpilih bisa jadi tidak memiliki kualitas untuk menjalankan pemerintahan, bahkan hanya mendaur ulang politisi korup. Selain melanggengkan pelayanan yang bersifat clientelistic ke konstituen (wrong incentive) juga kualitas perwakilan yang hanya merefleksikan dari mereka yang dibayar, artinya, tidak berdaya dan miskin.

Sehingga, ketika ada yang mendeklarasikan diri bakal maju kemudian kita ketahui tak punya uang, lalu punya semangat ketulusan melayani masyarakat? Kenapa tidak kita gerakkan kesadaran kolektif bahwa uang dalam Pilkada itu bukan tali asih sebagaimana anggapan pemilih dalam studi Nico L. Kana? Bukankah sangat terang, politik uang hanya akan menciptakan tainted politics- the risk that dirty or illicit money will corrupt the system and undermine the rule of law?

Merupakan sebuah fakta bahwa saat ini publik menerima politik uang. Kondisi keterbelakangan yang diciptakan elit membuat kita tak bisa menyalahkan meskipun tidak boleh juga mempermaklumkan.

Maka perlu dengan lantang disuarakan, rakyat mencari politisi gila.

Kita butuh peralihan dan kejutan politik, entah kapan dan dimana. Masyarakat secara sadar, bertindak anti-politik uang. Sekira ada tokoh yang mampu memobilisir dukungan mayarakat dengan tanpa uang, bukankah layak didukung? Sebab bisa jadi, dialah "ratu adil" dalam terminologi filsafat kepemimpinan? Bisa disebut tokoh dalam pencerahan politik atau rausyan fikr? Menilik kondisi masyarakat Kota Metro dan Bandarlampung yang relatif banyak warga terpelajar, sangat mungkin. Sangat rasional. Walaupun sebelumnya disebut, calon gila. Bukankah pemenang setiap kontestasi politik adalah tokoh yang membawa cinta dalam kampanyenya?

Dan bukankah Iqbal menulis "cinta adalah kulminasi gila"?

Tulisan ini pernah dimuat Koran Editor pada 1 September 2014, hlm.1