DARI RIBUAN PNS yang bertugas di Pemprov Lampung, mulai ada yang bersuara. Meski sekadar bergunjing, kasak-kusuk di belakang punggung. Saling berbisik dengan rekan yang merasa sudah dekat dan tak mungkin saling menyakiti. Terutama waktu upacara apel perdana pasca libur lebaran. Intinya, menolak Sutono sebagai Sekprov defenitif.

Lantas, siapa yang layak disetujui? Apa alasannya menolak?

Tulisan ini adalah untuk menjawab dan mengajak, mari bersama-sama menolak Mantan Kadis Perkebunan, Kadis Kehutanan, Asisten dan Sekda Lampung Selatan itu sebagai Sekprov. Birokrat tertinggi di Provinsi Lampung. Tentu saja dengan perspektif saya sebagai pribadi yang subjektif. Meski berusaha mewakili suara-suara oknum PNS yang hanya berani berbisik-bisik.

Proses pengangkatan Sekprov, dalam pengusulan atau pelaksana tugas (Plt), sebelum didefenitifkan oleh Mendagri dan disetujui DPRD, harus disetujui Baperjakat dan sesuai kehendak Gubernur sebagai pemimpin tertinggi di level provinsi.

Jika ada yang ditolak, tentu ada yang disetujui. Jika ada alasan menolak, tentu harus disertai kajiurai dari etimologi maupun epistemologi yang dimulai dari kata "mengapa".

Sebelum sampai pada bahasan itu, kita harus merunut, kenapa tiba-tiba Sutono yang jadi Plt Sekprov? Apakah kemudian yang Plt mesti defenitif? Apakah penunjukkan Sutono sudah sesuai kesepakatan Baperjakat?

Kita ketahui, pertarungan jejaring di level birokrat tingkat pusat. Ada dua kubu yang bersaing dan bahkan saling menjatuhkan. Yakni, alumni IPB dengan alumni UGM. Varian lain yang condong sebagai sempalan dan sempat akan jadi bandul jejaring baru seperti ITB, UI dan sebagainya, gagal muncul. Sebab, periode SBY dulu misalnya, alumni ITB sudah dikuasai orang dalam istana yang hegemonik. Nanti suatu saat kita ulas. Namun di level daerah, bandulnya semakin lebar. Bukan sekadar UGM dan ITB. Melainkan ada alumni IPDN, alumni Unila dan sebagainya yang tak bisa dianggap enteng.

Selain networking, variabel yang tak kalah penting pada garis determinan adalah faktor agama dan kesukuan.

Mari menengok sosok Sekprov Lampung sebelumnya. Ada Rahmat Abdulah, Irham Jafar Lanputra, Berlian Tihang dan Arinal Djunaidi. Sekarang, Sutono. Bandingkan dari ejaan dan huruf nama mereka. Satu suku atau beda suku? Apakah mungkin Sekprov Jawa Tengah misalnya, namanya David Butar-butar, berujung Nainggolan dan semacamnya? Soal ini, jangan membawa-bawa NKRI. Sebab, basis pembicaraan kita sebatas suku.

Mengapa mesti orang luar Lampung jika bisa dan ada PNS yang golongan dan kepangkatannya sesuai yang benar-benar putra asli Lampung? Pertanyaan yang tak kalah penting, apa alasan logis Gubernur M Ridho Ficardo menunjuk Plt Sekprov Lampung Sutono? Apakah karena yang mesti jadi Sekprov adalah "selalu" mantan Kadis Perkebunan atau Kehutanan?

Tentu saja, saya punya hak untuk tidak menjawab alasan logis saya kenapa mesti menolak Sutono sebelum tahu alasan Gubernur Lampung menunjuk dia. Sebab, jangan-jangan faktor pertimbangannya hanya kesukuan. Tentu penolakan yang diberikan juga berbasis kesukuan. Kalau alasannya profesionalitas, karier dan loyalitas. Baru kita bisa berdiskusi.

Misalnya, Kherlani. Yang kebetulan bersuku Lampung. Kurang loyal apa dia dengan Gubernur M Ridho Ficardo. Kurang gila apa dukungan yang diberikan Kherlani ketika Pilgub 2014 lalu? Posisinya sebagai PNS aktif, penjabat Bupati Pesisir Barat namun secara terbuka mendukung calon gubernur yang ketika itu, belum tentu menang. Sebab, bayang-bayang calon gubernur seperti Herman HN dan Berlian Tihang masih bisa dibilang leading.

Dalam sejarah penentuan Sekprov, siapa yang jadi Plt itu biasanya hanya sekadar formalitas dan menunggu waktu saja untuk ditetapkan jadi Sekprov defenitif. Dalam politik, semua kemungkinan sangat mudah terjadi. Bisa saja nanti yang diusulkan ke Mendagri bukan Sutono. Bisa juga Gubernur Ridho Ficardo sekadar uji kelayakan dan kepatutan atas reaksi publik, utamanya PNS di lingkup Pemprov.

Dulu, saya masih ingat, akademisi Arizka Warganegara mengajukan sistem penilaian yang obyektif, transparan dan melibatkan banyak pihak dalam metoda menunjuk pejabat publik selevel Sekprov. Salahsatunya dibentuk dan pakai sistem AC. Apakah AC itu, saya lupa. Kayaknya, itu seperti cara seleksi yang ideal, semacam cara yang secara ilmiah bisa lebih baik dibanding sistem lelang jabatan yang sedang trend.

Kita tentu tak bisa memungkiri, politik masih sangat dominan dalam posisi Sekprov sebagaimana ditulis Syarief Makhya di opini Lampost, hari ini. Masalahnya, legitimasi politik kita apakah bisa dipercaya dan benar-benar menyuarakan kepentingan masyarakat umum. Bukan gerombolan dan sekelompok orang dalam lingkar inti penguasa?!

Apa alasannya menolak Sutono jadi Sekprov? Ada lima alasan yang mendasarinya. Pertama, dia pernah jadi Kepala Dinas Perkebunan dan pernah jadi Kadis Kehutanan. Kedua, dia alumni IPB. Ketiga, dia bersuku Jawa. Keempat, namanya tidak sebagus Rahmat, Jafar, Tihang, atau Arinal. Kelima, nanti ya, saya cari-cari dulu yang intinya, mari kita tolak Sutono jadi Sekprov Lampung. (*)

<form action="http://www.google.com" id="cse-search-box">
  <div>
    <input type="hidden" name="cx" value="partner-pub-1095446486393148:4518866315" />
    <input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" />
    <input type="text" name="q" size="55" />
    <input type="submit" name="sa" value="Search" />
  </div>
</form>

<script type="text/javascript" src="http://www.google.com/coop/cse/brand?form=cse-search-box&amp;lang=en"></script>