DI TENGAH perlawanan atas maraknya politik uang yang digelorakan aktivis dan sejumlah elemen masyarakat, hingga diluncurkan film dokumenter berjudul NPWP atau kepanjangan dari nomor piro wani piro oleh Komunitas Cangkir Kamisan dan  KPU Kota Metro. Secara subjektif, saya adalah orang yang kurang percaya atas fenomena maraknya politik uang. Termasuk ketika disebut, politik uang yang menciderai demokrasi. Sebab, saya meyakini masyarakat jauh lebih banyak yang tidak menerima dibanding yang mendapat suap atas pilihan politik, terutama menjelang Pilkada 9 Desember nanti.

Namun demikian, kebanggan atas adanya perlawanan atas kejahatan politik uang, layak kita hargai sebagai upaya merawat akal sehat. Maka kita layak takzim dengan anak-anak muda yang terhimpun dalam gerakan melawan “gosip” money politic itu.

Kenapa politik uang layak kita samakan dengan gosip? Pertama, beberapa survei menyatakan, politik uang tidak efektif mendorong kemenangan calon. Politik uang menurut survei SMRC Juni 2015 misalnya, masih kalah jauh dibanding citra bersih, antikorupsi dan kemampuan meyakinkan masyarakat atas upaya perbaikan infrastruktur ketika terpilih nanti.

Kedua, mentalitas kebanyakan calon dalam Pilkada, selain orang dagang sebenarnya membenarkan adagium, kekayaan bisa merebut kekuasaan dan dengan kekuasaan, membuat hidupnya lebih kaya lagi. Artinya, bagaimana mungkin orang berprinsip rugi laba semacam itu mau membagi-bagi uang pada masyarakat? Bukankah orang berpandangan rugi laba cenderung kikir?

Ketiga, ada calon yang sebenarnya modal nekat. Selain miskin uang, melarat gagasan juga.

Hanya kebetulan misalnya, politisi itu bekas pengusaha yang punya stok fotokopi KTP. Seperti bekas pengurus listrik masuk desa, punya usaha kredit semacam finance dimana untuk dapat kredit barang atau pinjaman uang, wajib menyetor fotokopi KTP.  Ada juga yang bukan keduanya, melainkan sekadar dikasih fotokopi KTP yang dihimpun kelurahan atau Disdukcapil demi kepentingan calon incumbent, dibanding Pilkada tanpa lawan. Maka diciptakanlah calon boneka yang berbiaya murah yakni, calon perseorangan.

Keempat, meskipun ada calon yang kaya raya, didukung perusahaan atau pengusaha dengan dana puluhan miliar, saya masih meyakini, uang itu tidak sampai di tangan masyarakat. Jika dalam terminologi politik dikenal istilah masyarakat biasa (awam), masyarakat pengintai dan masyarakat elit maka uang itu hanya mengalir ke kluster pengintai dan elit. Wujudnya, bisa berbentuk konsultan politik, tim sukses, relawan dan semacamnya. Bahkan, uang politik bisa jadi hanya beredar di kalangan elit. Terutama elit di tingkat masyarakat berbasis tempat pemungutan suara. Kalangan elit itu, bukan saja pengusaha yang menyokong kandidat, imam masjid, pendeta, pedanda, termasuk kepala desa, bisa dikategorikan elit jika dinilai mampu mempengaruhi pilihan masyarakat.

Akibatnya, jangan kaget jika pasca kontestasi politik, ada kandidat yang benci setengah mati pada elit yang menerima suap sebab, mendapat kegetiran. Perolehan suara tidak seperti yang dijanjikan.

Artinya maraknya politik uang dalam Pilkada serentak di dua kota dan enam kabupaten di Lampung pada 9 Desember 2015 nanti, sebenarnya hanya gosip. Warga yang sudah bersiap menerima serangan fajar, bakal kecewa. Selain tak bisa dibuktikan, juga sekadar asumsi yang jangan-jangan hanya dihembuskan oleh calon untuk mencitrakan diri bersih dan antikorupsi. Tentu juga lantaran tidak punya uang dan khawatir lawannya punya banyak uang.

Sementara calon yang punya uang, sudah berpikir rugi laba.

Apakah politik uang itu ada? Pertanyaan itu relevan untuk menbuktikan bahwa money politic bukan hanya “terkesan” atau diasumsikan ada. Selain itu, politik uang juga nyaris tak bisa dibuktikan. Bisa jadi, kita menemukan dasar, tak bisa dibuktikan berarti tidak ada. Postulat yang terbangun karena bisa saja penyelenggara Pilkada juga ikut menikmati politik uang.  

Aksioma yang muncul kemudian, politik uang belum tentu efektif untuk kemenangan calon pada Pilkada. Akan tetapi ketika ada calon meski incumbent, jika terkenal pelit atau tak suka bagi-bagi uang, selalu kalah. Begitu juga, kebanyakan pada Pilkada atau semua kontestasi politik nyaris selalu dimenangkan orang yang punya modal banyak.

Pada tataran praktis, politik uang seperti tidak ada, namun dalam proses berdemokrasi, butuh biaya mahal. Perlawanan yang harus dilakukan artinya lebih berat, sebab keberadaan politik uang sudah sempurna dikamuflase dalam wujud gosip. Seperti udara, terasa namun tak bisa dilihat dan diraba.

Jika makna money politic sebagai usaha mempengaruhi masyarakat dengan menggunakan imbalan materi atau yang lebih sederhana lagi adalah jual beli suara,  gelora perlawanan yang harus dilakukan adalah menangkap pelaku sebagaimana semangat warga meringkus begal. Sebab, laku begal politik jauh lebih berbahaya dibanding kriminalitas lain.(*)

 Tulisan ini masuk dalam buku Gotong Royong Melawan Politik Uang diterbitkan oleh: Sai Waway Publishing, 2015