SAYA baru mendapat kiriman Roadmap Industri Pengolahan Kopi yang diterbitkan Departemen Perindustrian, 2009 dan Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Kopi 2014-2016.

Membacanya, langsung ingat acara Lampung Coffee Festival (lacofest) di MBK pada 7-8 Desember esok, saya lebih suka menyebutnya Festival Kopi Lampung, seketika muncul pertanyaan. Apakah di Lampung sudah ada roadmap industri dan pengolahan kopi?

Apa gagasan yang dibuat Bupati Lampung Barat sebagai daerah penghasil utama kopi di Lampung? Halo, apa kabar kopi Sukaraja di Lampung Utara yang sangat terkenal di dunia luar tapi tak pernah kita lihat di pasar eceran Kota Bandarlampung?

Di laporan itu, ada struktur industri pengolahan kopi nasional yang belum seimbang; hanya 20 persen kopi diolah menjadi kopi olahan (kopi bubuk, kopi instan, kopi mix), dan 80 persen masih dalam bentuk kopi biji kering (coffee beans).

Industri pengolahan kopi masih kurang berkembang padahal nilai tambah tertinggi dari perkopian adalah kemampuan mengolahnya.

Nurut departemen itu, pengembangan produk diversifikasi kopi olahan, seperti roasted coffee, instant coffee, coffee mix, decaffeinated coffee, soluble coffee, coffee beer, ice coffee mempunyai arti penting, karena dapat menjadi komoditas unggulan yang mempunyai daya saing tinggi di pasar internasional.

Intinya, produk kopi harus sudah masuk ke olahan bahan farmasi, bukan sekadar minuman. Yah, untung ada lacofest, minimal sudah ada semangat mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi lokal. Itupun kalau acara model ini terus berlanjut, bukan sekadar seremonial dan gegayaan.

Sebagai pecinta kopi, tentu kita berharap ada dampak ikutan dari pasca acara lacofest. Minimal membuat roadmap kopi Lampung. Selama ini kemana, untuk apa, dan seberapa berdampak bagi masyarakat? Kenapa kopi Lampung harus didorong dan secara pribadi saya sangat bersemangat terlibat meski bukan panitia. Sebab, jelas, produk dan pertanian kopi hampir semuanya dimiliki masyarakat. Berbeda dengan di Jawa Timur misalnya, dimana pertanian kopi sudah dikapling punya negara. Ah, tak perlu diperjelas, semua yang dipunyai negara itu pasti lebih banyak berkurang manfaatnya. Ya lihat saja perkebunan karet. Ada tuh di negara sebelah, dimana Lampung itu jadi pusat ibukota yang bahkan ketika masuk ke Bandarlampung disebut "turun ke kota". Punya puluhan ribuan hektare kebun karet tapi laporan keuangannya selalu merugi, meski pegawainya semua kaya raya. Sementara petani yang punya 2 ha kebun karet saja, ketika harganya anjlok tetap bisa naik haji satu keluarga. Ok, lah. Kalau soal pertanian dan perkebunan memang proteksi dari pemerintah sangat lemah. Misal bus umum milik pemerintah kota (BRT), bangkrut. Eh, orang yang punya angkot bobrok saja masih bisa selalu untung. Ini contoh lain soal abstrak dan buruknya semua hal jika diurus negara.

Oya, panitia lacofest pejabat atau pegawai negara bukan ya?

Ah, sudahlah kalau panitianya para PNS, lacofest tak akan ada bedanya dengan seremonial abstrak itu. Yang panitianya lebih senang menghabiskan anggaran untuk rapat dan perjalanan dinas. Apalagi kalau untuk menyusun roadmap kopi Lampung nanti diserahkan dinas, pasti hasilnya kopas (kopi paste) dari jurnal-jurnal yang sudah dibukukan. :D

Kita tak bisa berharap banyak. Kembali menerima anugerah sebagai warga yang jadi komoditas, selalu objek bukan subjek. 

Sebagai pencinta kopi, yang untuk meminumnya di rumah saya masih beli pakai ukuran gram. Tak mampu kiloan, Lampung, disebut sebagai daerah spesialis penghasil kopi dalam laporan Departemen Perindustrian itu. Selevel dengan Lintong Coffee, Java Coffee, Kintamani Coffee, Toradja Coffee dan semacamnya.

Setiap tahun, konsumsi kopi dunia sejak 2001 selalu naik di atas 2 persen. Bahkan di laporan Konsultan International Coffee Organization (ICO) yaitu P&A Marketing International, memerkirakan bahwa pertumbuhan konsumsi kopi global meningkat sampai 35,5 persen selama rentang waktu lima tahun.

Belum lagi, dampak krisis keuangan dunia pun ternyata tidak akan berpengaruh terhadap konsumsi kopi, mengingat kecilnya sharing pengeluaran rumah tangga untuk minum kopi.

Selama supply kopi tetap terjamin dengan harga yang masih reasanable, maka kemungkinan pengembangan industri pengolahan kopi akan tetap menarik dan pengaruh krisis finansial global gak ngaruh. Mak signifikan, itu sih kata Departemen Perindustrian. Makanya, saya berharap panitia lacofest, apa itu, Segalo-galonyo Lampung Segalo atau apa, lupa namanya, harus membuat roadmap kopi 2017. Ya kalau biaya risetnya, jelas wajib ditanggung Bappeda jika pemerintah daerah merasa punya tanggungjawab mengurus kemajuan dan menyejahterakan rakyat. Kalau tidak, berarti bisa kita contoh beberapa kegiatan menyusun roadmap yang dikerjakan para pejabat. Tahu kan maksudnya? Yoi, biasa, biaya rapat dan kunkernya jauh lebih besar dibanding berjuang mendapat hasil riset yang akurat. :D

Lalu festivalnya hanya untuk membeli eh maaf, meraih penghargaan MURI yang jangan-jangan kalau ada katalog daerah penghasil MURI paling banyak di Indonesia, pemenangnya Provinsi Lampung.