BEBERAPA hari ini, ada berita seputar pergeseran gerak para begal. Bukan merampas sepeda motor, melainkan menjadikan nelayan sebagai sasaran. Namun dibalik itu semua, kita layak ikut merasakan kegembiraan. Yakni Festival Krakatau 2016. Terutama pada temanya.

Kalau tidak salah, temanya adalah Lampung the Treasure of Sumatera. Memang kita punya treasure, harta karun yang tak terhingga. Semacam harta tersembunyi yang sangat berharga, ada yang sudah ditemukan, ada yang sekadar digosipkan. Atau, justu sengaja disembunyikan.

Harta yang disembunyikan itulah yang coba kita ulas. Yang ditemukan di tengah pesta meriah, dibanggakan ketika mengundang artis papan atas. Bahwa benar, sebelumnya kita disodori fakta, orang miskin bertambah, jumlahnya meningkat dan ada pergeseran, masyarakat perkotaan banyak yang jatuh miskin.

Bahkan, dari data yang ada, ketimpangan sosial dan pendapatan di Provinsi Lampung berada pada gini ratio cukup mengkhawatirkan. Dari nilai indeks 0-1, kita sudah mencapai nilai 0,330 untuk wilayah perdesaan dan mencapai 0,364 untuk campuran antara perdesaan dan perkotaan per Maret 2016.

Biasanya, dalam data gini ratio, selalu didampingi data ketimpangan menurut Bank Dunia. Anehnya, ketimpangan tertinggi di pulau Sumatera ini, tidak dimasukkan dalam rilis BPS Lampung yang mengungkap bertambahnya penduduk miskin periode Maret 2016 lalu.

Mungkin, ketika menyebut banyak orang miskin, Lampung masih ada yang di bawahnya. Namun dari Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Babel dan Kepulauan Riau, Provinsi Lampung adalah daerah dengan kesenjangan tertinggi. Di bawahnya, ada Bengkulu dengan 0,357 dan Kepulauan Riau dengan 0,354.

Kenapa BPS Lampung menyembunyikan data ini? Kenapa tidak berani mengekspose bahwa daerah sai bumi ruwa jurai yang sedang pesta the treasure dan gubernurnya kemana-mana bangga atas tingginya pertumbuhan ekonomi Lampung, bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi secara nasional itu, ternyata punya ketimpangan paling njomplang, tertinggi dan sampai pada titik paling mengkhawatirkan.

Data itu hanya terpampang setelah dirilis secara nasional, dimana dapat dibaca, distribusi pengeluaran masyarakat terlihat, 40 persen penduduk berpendapat rendah menyumbang porsi pengeluaran 17,01 persen dari total pengeluaran (data Maret 2016) Sedangkan 20 persen orang berpendapatan tinggi menyumbang 46,89 persen total pengeluaran nasional. Intinya, data ketimpangan ini kalau memakai teori Kuznet atau kurva U terbalik, hubungan antara pertumbuhan yang tinggi dengan ketimpangan yang tinggi. Dimana Lampung dari gini ratio 0-1 itu, nilainya 0,364 (gabungan antara ketimpangan desa dan kota). Paling tinggi dibanding provinsi lain di Sumatera. Padahal, data itu mestinya sudah diketahui pada Maret 2016 lalu. Namun entah mengapa, tidak banyak diketahui di Provinsi Lampung sendiri.

Barulah, setelah Lukman Hakim mengunggahnya di pesbuk, seluruh mata melek dan baru merasa geli atas kebanggaan gubernur atas tingginya pertumbuhan ekonomi Lampung.

Kita ketahui, hampir pada setiap momentum, gubernur mengutip data BPS Lampung, punya pertumbuhan ekonomi terbaik secara nasional, meski tidak menyatakan banyak di daerah yang dipimpinnya orang miskin yang bertambah.

Seorang ahli statistik, tertawa geli dan tak tahan lagi setelah mendengar pengulangan itu, dimana Gubernur Lampung M Ridho Ficardo kembali membanggakan pertumbuhan ekonomi Lampung ketika sambutan pada acara 17an bareng Slank di Lapangan Saburai. 

Data yang secara nasional dirilis pada 19 Agustus 2016, terkuak bahwa wilayah perkotaan lebih timpang dari pedesaan di Lampung.

Kenapa data ketimpangan tertinggi di Sumatera ini tak ada yang membahas? Apakah sengaja disembunyikan atau menganggap masyarakat Lampung semua bodoh, tak bisa membaca data, ditambah orang yang paham pura-pura buta, bahwa sebenarnya, seberapa parah dan dalam tingkat kemiskinan yang dialami penduduk Lampung? 

Kita hanya sekadar tahu, jumlahnya bertambah. Pada 19 Juli lalu, saya menulis. "Ngopi dan Merawat Kemiskinan di Pagi Hari" sekadar berbekal data BPS Lampung yang menyatakan, orang miskin di Lampung pada 2016 ini bertambah 68 ribu jiwa dari total 1,169 juta orang. Naik 0,76 poin.

BPS Lampung merilis, banyak penduduk miskin jika tidak ada peningkatan pendapatan karena penghasilan perkapita 356 ribu perbulan pada 2015 menjadi 364 ribu pada Maret 2016.

Banyak orang hanya membahas pertambahan penduduk miskin saja, namun tidak membahas pola dan karakter kemiskinan yang ada di provinsi ini.

Contohnya, jika mencermati data yang ada, kemiskinan meningkat selalu pada periode September dan Maret atau pada triwulan terakhir dan triwulan pertama tahun berikutnya. Artinya, semua itu terjadi akibat tidak efektifnya peran Pemerintah dalam kebijakan anggaran. Biasanya, pemerintah hanya efektif program anggarannya pada triwulan kedua dan ketiga. Jika kemudian paramerer kemiskinan kita diukur memakai alat pengeluaran minimum untuk makanan dan atau pendapatan yang meningkat, sehingga, jika garis kemiskinan naik tanpa diikuti kemampuan atau daya beli/pendapatan, maka orang miskin akan selalu naik. Dan porsi pengeluaran untuk pangan adalah mayoritas. Solusinya, pemerintah hanya perlu menjaga stabilitas harga pangan atau yang paling ideal, mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pertanyaannya kemudian, apakah itu mungkin, sementara pejabat yang tak punya kewenangan mengatur proyek saja dilaporkan menerima setoran uang muka yang diperintah "bos"?

Hadirnya pemerintah, bukan mengurangi penduduk miskin, belakangan justru membuat orang rentan miskin, jatuh. Bahkan, Gubernur Lampung yang membanggakan pertumbuhan ekonomi daerah ini, sepertinya mempermalukan diri sendiri. Atau akibat tim ekonominya sibuk mencari setoran uang muka proyek, sehingga membanggakan sesuatu yang paling memalukan? 

Berbasis data BPS itu, diketahui penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar adalah sektor rumah tangga. Bukan pemerintah daerah yang sebenarnya, ada dan ketidakberadaannya pada sektor ekonomi banyak disebut, tidak seberapa berdampak. Selama masyarakat Lampung masih bisa makan, entah makan jenis apa dan bagaimana cara mendapatkannya, ekonomi Lampung tetap tumbuh. Sebab, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi itu konsumsi rumah tangga.

Bisa dilihat, indeks kedalaman kemiskinan di Lampung periode Maret 2016, 2.628 meningkat dari September 2015 yang hanya 2.357. Ini menggambarkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan. Yakni, semakin kere dan terlunta-lunta.

Sementara pada indeks keparahan Maret 2016, 0.704 naik dari September 2015 yang berada di angka 0.603. Artinya, ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin tinggi. Secara jelas, data ini menyatakan, orang miskin bukan hanya bertambah secara jumlah. Termasuk di dalamnya, orang miskin di Lampung, bertambah kemiskinanannya.

Pola yang lain, dari data yang sepertinya belum diulas media dan dikomentari pakar ekonomi Lampung itu, masyarakat perkotaan pada posisi lebih rentan daripada orang desa. Meski secara jumlah orang miskin banyak yang berada di perdesaan. Di kota jauh lebih banyak orang miskin musiman.

Garis kemiskinan desa yang dibuka BPS Lampung, Rp354.678 untuk kota dan Rp392.488 di desa. Gabungan antara kota dan desa, Rp364.922. Dengan garis kemiskinan ini saja, orang miskin di Lampung banyak, bagaimana jika pakai ukuran Bank Dunia dan atau negara lain yang sudah menerapkan 2 dolar perhari. Garis kemiskinan (pengeluaran perkapita/bulan), dengan nilai 360 ribu/bulan itu, apakah benar-benar bisa hidup layak di Lampung?

Namun demikian, bagaimana pun kita mesti bersyukur. Pemerintah kita melalui gubernur punya visi yang tegas dalam ajang Festival Krakacau 2016 ini, yaitu Lampung the Treasure of Sumatera.

Akan tetapi, apakah sebenarnya treasure yang dimaksudkan? Pariwisata atau ketimpangan sosialnya? Pesta mendatangkan makanan langsung dari Jakarta atau masyarakat miskinnya yang bertambah dan kian parah tingkat kedalamannya?