MESIN politik adalah kendaraan menuju kekuasaan. Ada yang disebut bermahar, beli putus, beli bersyarat, sampai ada juga yang digratiskan demi meraih keuntungan kemudian hari. Setelah calon yang dijagokan menang.

Karakter partai politik (parpol) dalam proses Pilkada, tak jauh berbeda maknanya meski dengan bahasa yang beragam. Judulnya tetap, transaksional.

Fakta itu adalah kelaziman yang nyaris dipermaklumkan bahkan oleh penyelenggara pemilu sebab, transaksional itu dapat dibungkus biaya survei, biaya saksi dan sesuai aturan. Misalnya, pakta integritas, kontrak politik, dimana di atas kertas bermaterai yang tertera hanya point-point normatif.

Sementara dalam pembicaraan "gelap", satu kursi dewan dihargai sekian, satu parpol mendapat sekian? Terkadang antar-parpol koalisi pun tak saling tahu harganya sebab terborgol kredo "satu guru satu ilmu" serta saling mempermaklumkan.

Sepajang sejarah Pilkada yang digelar secara langsung, harga termurah untuk mahar parpol, khusus yang sedikit mendapat kursi legislatif. Ada yang sudah membayar, namun tidak jadi diusung, jika nasib baik, uangnya dikembalikan. Namun jika salah pintu masuk, uang yang sudah disetor hilang tanpa jejak.

Memang, ada parpol yang mengusung calon secara gratis, tanpa mahar. Sepanjang yang maju adalah keluarga atau ketua parpol.

Proses culas dan jahat semacam itu, kemudian blunder ketika parpol bermanuver dengan kekecewaan atas sikap jago yang diusungnya menang; dinilai keras kepala, arogan, tidak pandai berkomunikasi dan bahkan meski dikenal idealis sekalipun, bisa diganggu kinerja kerakyatannya ketika semua aturan yang digagas dijegal dewan yang notabene dikendalikan parpol.

Apa lagi, sudah diketahui parpol pengusungnya mencibir sinis. Misalnya dengan ucapan; "Yah, tidak idealis-idealis amatlah." Mengesankan, sulit dan bahkan tidak ada yang bersih. Semua orang berebut jatah untuk bisa korupsi.

Sudah banyak contoh, kepala daerah yang tersandera, dipasung langkahnya oleh parpol.

Masyarakat, tentu tidak butuh itu. Tepatnya, tidak mau tahu urusan kepala daerah dengan parpol. Apa pun manuver politik sering hanya sebagai pernik berdemokrasi yang bisa tak dianggap dalam kacamata "benar- salah" ketika kebutuhan dasar warga seperti pangan, pendidikan anak dan infrastruktur publik terpenuhi secara layak.

Bukankah ingkar janji, mengkhianati parpol dan membohongi teman kelaziman laku politik kita? Bukankah kebanyakan janji yang diberikan politikus selalu pakai kata bersayap; "jika mampu", "kalau bisa", "seumpama" atau "daripada".

Bukankah parpol dan relawan juga sudah dianggap beli putus? Lantas apa yang keliru? Yang keliru adalah nalar dan pemahaman politik kita yang sejak awal sudah dibangun berlandas transaksional, bukan komitmen kerakyatan.

Satu hal yang perlu diingat, teguh pendirian seorang pemimpin adalah kebenaran.

Artinya, bersikukuh dengan pendirian dan karakter tegas, harus dimiliki dan syarat seseorang jadi pemimpin. Dibanding santun, namun kebijakan yang dilakukan sangat jahat dan merugikan rakyat banyak? Inilah kemudian kita kenal istilah, "politik kita masih kumuh."

Permasalahan yang kita miliki terkait cacat moral politik adalah, sudah sedari awal kaum alit (masyarakat) dibungkam dan disodori kebijakkan untuk kalah. Harus menerima pola strukturasi segelintir kaum elit yang sebenarnya bandit. Itulah daya magis pemilu kita, penuh paradoks. Bahkan meniadakan posisi benar-salah.

Seringkali memang, Pilkada langsung itu telah memasung kewarasan kita untuk berpikir jernih atas laku elit dermawan yang muncul tiba-tiba. Pilkada sepintas menjanjikan harapan, orang-orang kelompok menengah pun tidak semuanya tercerahkan. Banyak di antara mereka ikut gaduh menjadi makelar politik. (*)

14 Oktober 2014