KALAU dihitung berdasarkan tanggal lahir, usia Plt Sekprov Lampung, Sutono (izinkan saya memanggil Mbah Suto) semestinya sudah pensiun.

Itulah kenapa pada Pilkada Lampung Selatan 2015 lalu, Mbah Suto berniat maju sebagai calon bupati. Pinangan sebagai calon wabup dari hampir semua kandidat, ditolaknya. Namun karena beliau orang baik, sementara partai politik senang dengan calon yang kurang baik, maka Mbah Suto gagal sebagai calon. Beberapa tim suksesnya bubar dengan masygul. Tentu disertai menghardik penuh kecewa gaya blangkon.

Kegagalan sebagai calon bupati, ternyata tidak bisa mencegah lompatan-lompatan kariernya yang terus cemerlang. Mengalahkan para birokrat hebat yang sekarang terkubur hidup-hidup. Saya perkenalkan istilah dikubur hidup-hidup yakni, orang dengan golongan dan pangkat tinggi, dikenal cerdas dan baik, namun tak punya posisi strategis. "Saya ini di sini, dikubur hidup-hidup, tetapi mau bagaimana lagi, namanya PNS itu harus siap ditempatkan dimana saja, emas tetap emas. Meski karena kuningnya sering dianggap tinja."

Kalimat itu saya dengar langsung, penuh kesedihan. Terstruktur, kata-katanya bernas serta santun. Menurut orang yang mengaku dikubur hidup-hidup itulah, saya tahu Mbah Suto orang baik, yang karena kebaikannya itu, tak layak jadi Sekprov. Termasuk sabar setingkat wali, bisa menyembunyikan kekayaannya dengan hanya terus tinggal di rumah dinas. Selain itu, kalau jadi Sekprov dengan kebaikannya, Lampung nanti akan mengalami distrust luar biasa, berbagai krisis loyalitas, dedikasi, carut marut pelayanan dan tumpang tindih garis koordinasi yang semakin membuat bingung. Bukan hanya di kalangan birokrat. Rakyat juga semacam anak ayam kehilangan induknya. Bingung karena ada kekuasaan ibusuri, kuasa raja, kuasa ramapatih, kuasa kaum brahmana bromocorah yang semuanya berebut pengaruh untuk mengintervensi Sekprov. Sudah sangat jelas politik dan alur kumuhnya.

Akibat Mbah Suto orang baik itulah, tak punya kemampuan mbeling, melawan dan atau membangkang perintah-perintah para pemimpin tunakuasa. Mbah Suto, perlu disapa, di-eling-kan, supaya tidak tersandung papan roto dan masuk ke susuhe angin. Agar tidak memforsir diri di usia pensiun dengan pelibatan tarik-menarik kekuasaan. Panjenengan tidak cukup kuat dan punya mental tarung seperti yang lain, lazimnya mantan preman. Panjenangan terlalu sumeh, sumeleh dan andap asor di medan penuh intrik, penindasan dan takhluk-menakhlukkan.

Khawatirnya, panjenengan akan terlibat dalam nuansa ketidaksadaran, determinisme tunakuasa dari rabunnya penguasa, sampai mencekik dan membunuh orang dengan tetap menebar senyum. Bukankah Mbah Suto punya potensi itu semua, jadi ratu adil, penemu galih kangkung maupun (maaf) psikopat.

Percayalah, panjenengan tak cukup kuat di ranah yudikatif. Perlukah saya sebutkan secara rinci? Jejaring sampean, termasuk yang alumni IPB itu jarang yang jadi hakim, jaksa, intel, penyidik, perwira polri atau TNI. Coba bandingkan dengan alumni UII? Tentu Mbah Suto sudah maksud kemana arah pembicaraan kita? Kalau belum, bolehlah panjenengan tanya sama Tauhidi, yang alumni IPDN itu, yang sekarang sibuk agar dirinya bebas dari jerat korupsi yang melilitnya.

Larangan pensiun dengan perpanjangan, kalau murni dari kesadaran panjenengan, mungkin orang bisa mempermaklumkan. Terutama jika para perongrong kekuasaan dalam kuasa jejaring sampean.

Masalahnya, kenapa dorongan menolak Mbah Suto jadi Sekprov mesti disuarakan secara terbuka, meski dengan itu, saya sudah berani menjatuhkan diri pada anggapan yang luar biasa tak nyaman didengar. Seperti dibayar berapa? Masalahnya, selama ini banyak orang menganggap orang lain mengerjakan sesuatu hanya karena dibayar. Menilai, memilih si A menolak si B, menulis C membuat D, memuji E, dan sebagainya hanya karena dibayar. Ini menarik, meski terlepas salah benarnya.

Satu contoh yang perlu Mbah Suto tahu, Pilgub lalu itu, menangnya gubernur dan wakil gubernur memangnya orang milih karena dibayar? Panjenengan lupa, dalam dunia politik, yang dibayar itu hanya masyarakat pengintai dan elit. Kluster awam, masyarakat biasa, tetap sekadar mendengar ada ribuan paket sembako, uang yang diamplop dan semacamnya. Namun tak pernah menerimanya sebagai konsekwensi memilih. Silahkan dicek semua hasil survei yang benar, efektif mana antara membayar elit (yang mampu membuat rekayasa sosial) dibanding dengan menabur uang langsung ke masyarakat pemilih?

Saya masih ingat, pernah menceritakan pengalaman di fb, menggebrak meja karena dituduh menerima bayaran. Yang akhirnya, tertawa dan geli sendiri. Kenapa mesti bersikap melawan, tinggal diberi senyum saja. Artinya, sebatas itu otak dan prilaku yang menuduhnya. Soal anggapan orang lain atas diri kita, terima saja. Sama sekali tidak berdampak pada esensi kemanusiaan kita yang mengaku beragama dan punya Tuhan. Punya nabi yang layak ditauladani. Termasuk, kasus ketika dikumpulkan di sebuah hotel mewah, diberi bingkisan yang isinya saya lihat ada sarung, pena yang bagus, entah apa lagi, banyak orang bilang diberi amplop juga. Meski faktanya saya ikut absen dan tak mengambil atau menerima itu semua. Mungkin penjaga parkir di pintu keluar hotel yang tahu karena saya maki-maki agar dibuka plang penghalangnya, sebelum acara selesai. Sebab, saya tak bawa uang sepeser pun ketika acara bagi-bagi uang dan tas mewah itu. Termasuk ketika ada kasus caci maki calon yang keok karena menyerang calon yang menang dengan tudingan, bagi-bagi uang. Faktanya, saya lihat dengan mata kepala sendiri, justru yang menang tak bagi uang ke pemilih tetapi yang keok penuh emosi itulah yang sibuk bagi-bagi uang, paket sembako, plus punya brand bagi susu dan sabun. Termasuk pendukungnya, jauh lebih banyak menerima uang dari calon keok tersebut. Ada juga, seorang tokoh dengan gamblang bicara menjelek-jelekkan posisi saya, di depan saya sendiri karena akrab wajah tak kenal nama. "Jangan seperti pimredmu, dia sudah disuap," saya hanya tertawa dan ikut menjelek-jelekkan diri saya sendiri. Entah sekarang, beliau sudah tahu atau belum kalau obyek pembicaraannya adalah teman ngobrolnya.

Semua saya simpan dan keluar sekarang ini, anggaplah sebagai (semacam) tawasul, agar Mbah Suto sadar, menerima dan ambisi jadi Sekprov itu keliru di posisi panjenengan yang hanya akan jadi wadal.

Sebagai orang Jawa, tentu sampean tahu arti wadal atau tumbal pesugihan. Apa panjenengan tahu dan paham TO? Singkatan dari Target Operasi. Apa bisa tersenyum sumeh lagi sampean, kalau nama Mbah Suto jadi TO?! Mbok ya sudah, pensiun saja agar hidup tenang dan mandito, supaya bisa lebih jernih berkiprah dalam pengabdian yang selama ini sudah panjenengan tekuni. Yaitu, membela petani.

Kenapa ini penting, karena, selama ini sampean lewat jejaring penyuluh itu sadar atau tidak sadar, sudah menipu dan merampok para petani miskin. Apa perlu saya detailkan juga? Nanti sampean wirang, lho. Nanti para penyuluh pada ngamuk dan semakin kalap. Petani dan rakyat desa lagi yang dirugikan.

Mbah Suto, penolakan panjenengan jadi Sekprov ini benar-benar tendensius. Penuh kepentingan. Jangan pula dianggap sebagai nasehat dari hati, toh selama ini hidup sampean sudah cukup kenyang asam garam yang pura-pura mengritik dari hati. Lantas, kalau sampean keberatan kenapa dibuat terbuka dan bisa dibaca anak-anak, saya punya alasan, yang tujuannya bukan untuk membuat wirang panjenengan. Kan tidak saya tulis lagi, apa saja pelanggaran kebijakan yang sampean buat, meski lolos secara hukum positif (karena sampean belum jadi TO).

Tulisan dan penolakan ini, sekadar biar tahu saja, kalau sampean selama ini sudah mulai mbudeki, hanya nerima puji-pujian. Padahal, puji-pujian itu menurut saya, arena mengutuki kebebalan diri kita sendiri. Tembung lamis di sekitar panjenengan itu, coba renungkan, lak ngapusi kabeh. Hidup bisa lebih mudah, mandito, mulyo dan ngaulo kok justru dipersulit, dados wadal lagi.

Percayalah, lawan panjenengan itu lebih taktis dibanding janji perlindungan yang Mbah Suto peroleh. Seperti biasa, begitu ada masalah, nanti sampean diumbar dedel duel sendirian. Yang nunduk dan mengangguk-angguk di depan panjenengan itu, bawa badik yang siap dihujamkan tepat di jantung agar bisa punya posisi dan moncer serupa panjenengan. Bukankah sistem dan mekanisme birokrasi seperti itu?! Sugeng riyadin. (*)