SEBELUM membaca indeks yang diterima (it), indeks yang dibayarkan (ib) dan indeks harga konsumsi (ibkons) petani palawija di Provinsi Lampung 2015-2016 yang dilansir Badan Pusat Statistik. Sebaiknya kita lihat rilis pemerintah.

Saya kutipkan tanpa edit; 

"Pemerintah Provinsi Lampung terus mendukung pencapaian swasembada pangan nasional. Tercatat kontribusi nyata yaitu padi 4,5%, jagung 9,5% dan kedelai 1,4%. Khusus peningkatan produksi padi tahun 2010-2015 rata-rata mencapai 4,83% per tahun. Demikian disampaikan Pj. Sekda Provinsi Lampung Sutono mewakili Gubernur Lampung pada Rapat Koordinasi Mendukung Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai di Ballroom Hotel Novotel Bandarlampung, Selasa (27/9/2016). Acara dihadiri pula Danrem Garuda Hitam, Dirjend Hortikultura Kementerian Pertanian RI dan BP4K Kabupaten/Kota."

Kemudian disebutkan. "Dalam sambutannya Pj. Sekdaprov memaparkan, khusus untuk sepuluh provinsi sentra utama produksi padi dilakukan upaya percepatan pencapaian swasembada padi/beras. Sesuai komitmen, Provinsi Lampung telah menetapkan bahwa sasaran peningkatan produksi padi di Provinsi Lampung sebesar 1 (satu) juta ton Gabah Kering Giling sampai dengan tahun 2015, dengan kontribusi tahun 2015 sebesar 63% dan tahun 2016 sebesar 37%. Upaya peningkatan produksi padi di Provinsi Lampung sebesar 1 (satu) juta ton Gabah Kering Giling (GKG) Tahun 2015-2016 berarti produksi padi Provinsi Lampung harus meningkat 19%. Sehingga dari produksi padi tahun 2015 sebesar 3,6 juta ton GKG harus diupayakan pada tahun 2016 dapat mencapai 4,3 juta ton GKG. Produksi padi tahun 2015 mencapai 3.641.895 ton GKG atau meningkat 9,7% bila dibandingkan dengan produksi tahun 2014 sebesar 3.320.064 ton GKG, tetapi bila dibandingkan dengan sasaran tahun 2015 (3,8 juta ton GKG) baru mencapai 94,7%. Hal ini disebabkan karena terjadinya fenomena El Nino pada tahun 2015."

Apa beda membaca rilis yang dibuat Humas Pemprov Lampung itu dengan indeks kurva yang diluncurkan BPS seperti dalam foto di atas? Sama-sama bikin mabok bukan?

Saya yang sekadar kopas dari email masuk saja pening, apalagi yang baca dan mencari kebenaran, mencari bentuk suksesnya pemerintah dalam meningkatkan produksi pertanian di Lampung.

Baiklah, untuk mempermudah membacanya, kita lihat bahasa teman saya, dia masih keponakan Lek Tekat juga, tapi yang jago statistik. Dari data BPS yang diupdate September 2016, menurut dia, ib dan ibkons semakin naik di atas indeks yang diterima petani. Artinya, indeks yang diterima petani libih rendah dari harga jual dan konsumsi. Nasib petani kian jeblok,
terperosok dalam kubangan kemelaratan. Bulan September, jauh lebih rendah dibanding pada Agustus 2016 lalu. Jika berbasis data yang dirilis Oktober 2016 ini, belum ada tanda-tanda perbaikan pendapatan rumah tangga. Semakin menukik ke bawah. Akan tetapi, rilis Pemprov Lampung, seperti orang picak. Membanggakan kemajuan pertanian?

Bayangkan, dengan tanpa malu, Humas Pemprov menyatakan dalam rilisnya;

"Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat khususnya Kementerian Pertanian atas dukungan alokasi/kegiatan anggaran TA. 2015 dan TA.2016 dalam upaya pencapaian sasaran peningkatan produksi tanaman pangan. Fasilitasi anggaran yang dialokasikan ke seluruh kabupaten/kota se Provinsi Lampung diharapkan benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung Upaya Khusus (Upsus) Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya sehingga sasaran produksi yang telah ditetapkan dapat tercapai."

Pertanyannya kemudian, memangnya Lampung tidak impor kedelai, tidak impor beras, dan silahkan dicek satu persatu. Berapa anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat untuk Lampung? Kemana larinya, kok indeks keluarga petani kita sedemikian menyedihkan? Apakah BPS salah mengupdate data? Apakah petani sudah sejahtera?

Beberapa teman petani belum lama ini heboh karena harga singkong jeblok, padi terancam fuso akibat wereng, dan lain sebagainya. Meski demikian, salam takzim untuk warga yang tidak sekadar mengutuk nasib, menyalahkan pemerintah dan mengandalkan kicauan ngawur Humas yang mengutip data secara buta, mereka yang tetap kokoh berdiri tanpa pernah peduli negara hadir atau tidak dalam proteksi hasil pertanian mereka. Mereka yang secara sadar, bersama-sama mencari celah untuk menyelamatkan diri dari kemelaratan dan kesulitan yang sengaja diciptakan para pengusaha kegelapan.

Kita ketahui, nilai tukar petani (NTP) merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Dimana ukuran NTP adalah indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. Kita harus akui, flutuasi NTP sering terjadi ketika dihitung secara skala nasional maupun lokal. Orientasi pembangunan saat ini yang berfokus pada industri dan modal cenderung mengesampingkan pembangunan pertanian pedesaan, sehingga indikator NTP tidak masuk ke dalam tujuan pembangunan.

Mungkin itulah secara kongkrit gambaran untuk Lampung. Sampai kapan pun, para petani akan mengalami nasib jebloknya harga ketika panen, di sisi lain, konsumsi rumah tangganya terus meningkat. Sebab, pemerintah hanya membangun infrastruktur pertanian dan menghabiskan anggaran untuk sektor yang bisa disebut "bukan kebutuhan" petani. Apalagi buruh tani yang tak punya sawah ladang. (*)