Mark Twain called the late 19th century the "Gilded Age." By this, he meant that the period was glittering on the surface but corrupt underneath. In the popular view, the late 19th century was a period of greed and guile: of rapacious Robber Barons, unscrupulous speculators, and corporate buccaneers, of shady business practices, scandal-plagued politics, and vulgar display.

KALIMAT di atas adalah paragraf pembuka dalam "Overview of the Gilded Age" dimana novel karya Mark Twain yang menjadi latar kajian ekonomi untuk membuat pananda sudah masuk zaman Gilded. Berlangsung sekitar tahun 1880-1890an. Dianggap sebagai tahun-tahun inovasi teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Termasuk era terjadinya imigrasi massal, dan keberpihakan politik yang intens. Mulai lahirnya perselisihan mengenai dampak moneter, korupsi politik dan patronase, serta degradasi moral yang berdampak pada melorotnya kepercayaan di ranah bisnis.

Di kampung kami, saya hanya mencatat sekitar 1990 sampai 2000an. Tentu saja bukan untuk menguak data atau berbasis kajian njlimet model "Labors Love Lost: The Rise and Fall of the Working-Class Family in America" yang luar biasa itu. Saya hanya mencatat soal rasa dan perasaan, tentu sangat subjektif.

Di kampung kami, tidak ada kasta untuk membedakan fulan yang kaya dan fulan yang melarat. Penanda kaya, biasanya hanya luas sawah dan ditandai dari rumahnya yang lantainya sudah disemen halus yang mengepelnya pakai ampas kelapa, orang kaya juga bisa dilihat kalau kakusnya model sentor. Bukan cemplung yang nyaris setiap tahun pindah tempat. Di bawah rerimbun bambu atau dekat kandang sapi yang kalau musim hujan berbunyi, plung.

Orang kaya dan miskin, di kampung kami semuanya turun ke ladang, ikut membaur mengolah tanah, piawai memainkan cangkul dan sabit, selalu bermandi keringat dan pada momen tertentu, makan menu yang sama. Dimasak beramai-ramai oleh kaum ibu di rumah yang sawahnya sedang digarab dengan cara sambatan.

Mengentaskan kemiskinan, di kampung kami cukup sederhana. Mengutus anak-anaknya untuk sekolah sampai sarjana nun di daerah seberang atau di ibukota provinsi. Sawah yang terjual, pekarangan rumah yang dicuil selama proses menempuh pendidikan, bukan perkara asing di kampung kami.

Anaknya yang serius menempuh pendidikan, tidak lama setelah lulus pasti sudah mentas, bisa mengembalikannya bertahun-tahun kemudian. Beberapa di antaranya tidak butuh waktu lama. Di kampung kami ada postulat, jika ada fakta pasangan keluarga sarjana bisa cenderung mentas dari kemelaratan, maka meningkatkan pendidikan di basis masyarakat miskin adalah solusi.

Anak-anak muda di kampung kami sekarang mulai menyeru ajakkan agar semua warga membayangkan, tidak ada tekanan politik yang mendistorsi pembahasan tentang kemiskinan. Bahwa melarat itu hanya masalah teknis, bukan problem moral.

Fakta di kampung kami sejak dua dekade mulai berubah. Dulu, anak lulusan SLTA, dengan mudah bisa mendapat pekerjaan secara layak. Apalagi sarjana. Minimal, pemuda-pemudi di kampung kami yang punya ijasah bisa terlibat dalam lembaga pendidikan baik formal maupun informal, lalu memanfaatkan waktu luang di hari-hari pasaran untuk berdagang. Secara ekonomi kemudian anak-anak itu mendapat kemapanan, di sektor pendapatan secara individu maupun keluarga, meningkat.

Pekarangan yang luas, bahan "papan" yang disediakan alam, ketika menikah umumnya mentas dan terbangun keluarga yang masuk kategori sejahtera. Tentu bukan dalam makna kaya kluster "horang kayah" model sekarang. Melainkan sebatas cukup sandang, papan dan pangannya. Lalu bisa memiliki televisi, kipas angin dan sepeda motor. Kebutuhan tersier dan paling mewah untuk penanda seseorang kaya, di kampung kami hanya tiga alat "mewah" itu. Sampai kemudian listrik masuk. Tidak ada lagi sumur dengan karet dan kerekan dimana anggota keluarga yang akan mandi perlu menimba sampai setiap pagi khas, terdengar suara kreket gerat-geret, kreket gerat-geret, byar-byur. Nyaris ada di rumah-rumah penduduk.

Motivasi anak sekolah dan orang tua menyekolahkan anaknya adalah untuk perbaikan ekonomi, mendadak ada gejala yang sepertinya dibuat instan. Jika sekolah mahal, kenapa uang untuk sekolah itu tidak dijadikan modal usaha yang lebih menjanjikan? Jika dikalkulasi pengeluaran untuk tiga tahun sekolah lanjutan atas itu bisa untuk beli sepeda motor, mengapa tidak langsung kredit motor selepas SMP? Sehingga kawannya lulus SMA mesti bertarung di dunia kerja atau jual sawah demi bisa kuliah ke kota, anak kita sudah punya sepeda motor? Menjadi tukang ojek adalah lapangan kerja yang menjanjikan dan sangat menguntungkan dari sisi bisnis. Anak-anak muda yang berani bertarung di dunia usaha ini, cukup mentereng sebab sudah pegang uang dan bawa sepeda motor dibanding mereka yang memilih terus sekolah dengan naik sepeda atau ngompreng bergelantungan di angkutan desa (angdes) bukan angkot.

Nasib anak perempuan, jauh lebih kurang beruntung dari sisi kesempatan dan peluang untuk bisa sekolah. Sebab, lokasi sekolah yang jauh dan butuh ongkos setiap hari merupakan beban tambahan bagi para orang tua yang umumnya bekerja sebagai buruh tani, dimana penghasilan dan kondisi keuangan keluarga sepenuhnya mengandalkan musim panen.

Kemudian zaman mulai berubah. Semua rumah butuh listrik dan gas elpiji. Memasang listrik butuh uang muka dengan keuntungan sekali musim panen bagi warga yang sawahnya sekadar menumpang atau berbagi hasil dengan orang-orang kaya. Tidak akan cukup. Meminjam dan berhutang, meski ajaran terlarang di masjid-masjid kampung kami, mulai banyak dilanggar. Nyaris tidak ada warga di kampung kami yang tak punya hutang. Berbeda dengan era sebelum tahun 2000, hampir tidak ada warga yang punya hutang.

Bagi yang punya sawah tidak luas juga mulai butuh sepeda motor dan membuat rumah tembok yang semua matrialnya mesti beli. Tidak ada lagi sambatan, memasang kap rumah dengan menarik sumbangan atau hajatan. Murni semuanya, setelah Orde Baru, butuh pengeluaran, tukang mesti dibayar dengan uang. Semua serba uang. Gotong royong para tetangga dengan hanya diberi makan berlauk opor ayam sudah tidak ada lagi.

Bahkan, air minum yang dua puluh tahun lalu tinggal merebus menggunakan kayu bakar yang hanya didapat dari memangkas ranting-ranting pohon di pekarangan rumah, semuanya juga mesti dibeli. Termasuk tentu saja gas elpijinya. Mandi juga sebenarnya sudah beli lewat tagihan listrik.

Pohon-pohon di kampung kami juga mulai ditebang dan sekarang sudah tak ada lagi yang berdiameter lebih enam puluh centi. Memang, mulai jarang pernikahan usia anak-anak. Namun entah mengapa anak-anak muda di kampung kami juga tidak ada lagi. Merantau mulai jadi gaya hidup. Memang sudah jarang anak tidak lulus SMA namun entah kenapa, ketentraman dan kelas-kelas sosial sebagai pembeda antara yang kaya dan miskin, kian menganga kesenjangannya?

Warga miskin mendadak semakin paham dan mulai mempertanyakan peran pemerintah terutama menjelang Pilkada atau Pemilu. Dimana peran pemerintah masih sama seperti Gilded Age itu. Hadir atau tidaknya pemerintah, hakekatnya sama sekali tanpa dampak yang berarti. Anak muda terpacu bukan pada perjuangan mendapat ilmu agar mampu memaksimalkan potensi diri namun termotivasi sekolah hanya demi ijasah.

Fulan yang sarjana itu kaya di kampung kami meski orang tuanya melarat hanya dipahami sebagai jalan kaya adalah lulus kuliah. Fulan jadi guru dan terlihat mapan sejahtera meski dulu orang tuanya papa hanya dilihat sebagai jalan keberhasilan tanpa menyadari bahwa zaman sudah berubah. Pengangguran sarjana terus meningkat, lapangan kerja bisa dibilang sudah tidak ada, melainkan mesti diciptakan.

Kampung kami berubah menjadi desa yang mengerikan. Anak muda dulu, hiburannya hanya nonton layar tancap ketika masuk musim panen dan kulminasi kenakalan remajanya hanya mencuri buah rambutan atau menyembelih ayam tetangga yang kemudian siangnya diganti dengan pura-pura membantu empunya ke ladang mengolah tanah. Kini, laku dan nakal berubah sepenuhnya. Hiburan itu berarti ke kota untuk belanja. Nakal berarti mencuri untuk memenuhi kebutuhan hiburan belanja ke kota. Artinya, mencuri televisi, maling berkarung-karung padi atau jagung, sampai membobol warung kian sering terdengar.

Mulai jarang juga ada anak muda jadi imam di masjid karena nyaris tak bisa mengaji dan memudarnya tradisi hafalan ayat untuk bertanding setiap puncak Maulid Nabi yang dihelat PHBI.

Ahli ekonomi mulai merumuskan konsekwensi kemajuan zaman dengan spektrum politik yang menyandarkan semuanya pada hitungan "pertumbuhan ekonomi" meski realitasnya bahwa kebijakan pemerintah telah memperlemah posisi tawar kelas pekerja sambil terus memperkaya orang yang sudah sangat kaya.

Sektor riil yang membuka lapangan kerja semakin tersingkir karena upah pekerja, di bidang manufaktur sekali pun, gajinya tidak sesuai dengan kebutuhan hidup paling sederhana, ditambah tanpa perlindungan dan statusnya hanya sebagai buruh harian lepas.

Orang desa, sekarang mulai menapaki masa paling sulit karena cenderung terstigmatisasi. Orang desa distempel sebagai warga kelas bawah, tanpa keahlian, minim keterampilan, termasuk lemah secara karakter. Sampai akhirnya, hidupnya tersuboordinasi yang pada batas-batas tertentu hanya menyalahkan dirinya sendiri atas posisi sosialnya.

Jika orang kampung memiliki aspirasi, pasti terbatas atau bahkan sudah gagal ketika berusaha merencanakan masa depan.

Mentalitas ini meski harus diakui bukanlah produk dari norma budaya namun konsekwensi dari kesempatan terbatas. Anak-anak di desa bukan lagi para profesor, pejabat tinggi, wirausahawan, melainkan anak yang masa depannya suram, inferior dan tercekik dengan kepahitan hidup. Dorongan alam "bawah sadar" ini kemudian memancing tingginya arus urbanisasi.

Anak muda berhamburan ke kota, bertarung untuk berebut ceruk yang sama yang pada batas-batas di luar kendali pemerintah, menciptakan aneka pelanggaran, kriminalitas, atau permukiman kumuh sebab terstigma malu pulang dengan kegagalan.

Tidak bisa tidak, warga desa sekarang harus dianggap lebih berdaulat. Bukan terus ditekan sebagai orang miskin yang melahirkan keputusasaan, lalu berharap pada bantuan-bantuan pemerintah yang pasti tidak mampu mengentaskan dan bangkit dari kemiskinannya. Terutama janji politikus untuk membebaskan kemiskinan, mestinya bukan pada variabel pendukung yang sangat parsial model bantuan tunai dan tunjangan atau subsidi yang tidak jelas alur distribusinya. Harus dikuatkan sebagai orang kampung yang sama sekali tidak punya mimpi tinggal di kota, apalagi bergaya hidup layaknya artis di sinetron. Merantau hanya modal tekad, pulang jadi orang kaya sebenarnya hanya dongeng sebelum tidur model cerita hantu dan dewa-dewa di danau yang jadi lokasi mandi bidadari ketika ada pelangi. (*)